SEBANYAK 6.000 GURU HONORER TERANCAM DIRUMAHKAN

SEBANYAK 6.000 GURU HONORER TERANCAM DIRUMAHKAN - Hallo sahabat Kabar Sekolah, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul SEBANYAK 6.000 GURU HONORER TERANCAM DIRUMAHKAN, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita Pendidikan, Artikel CPNS, Artikel Dapodik, Artikel Info PNS, Artikel Lowongan Kerja, Artikel Operator Sekolah, Artikel Tunjangan, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Baca juga


SEBANYAK 6.000 GURU HONORER TERANCAM DIRUMAHKAN

SUARAPGRI, MATARAM - Jumlah guru honorer SMA/SMK sederajat di Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini mencapai 9.000 orang. Dari jumlah tersebut, Pemprov NTB hanya akan mempertahankan 3.000 honorer saja. Sisanya, 6.000 guru honorer, masih menjadi polemik.
Kebijakan gubernur ini rupanya tidak memuaskan organisasi guru. Sehingga dewan menolak kebijakan ini.


DPRD NTB bahkan mengancam tidak akan mengetok APBD Perubahan tahun 2017 apabila honor guru honorer tidak diakomodir dalam belanja perubahan.
Ketua Komisi V DPRD NTB Hj Wartiah menegaskan, guru honor layak dipertahankan dan dipertimbangkan. Sebab mereka sebagai bagian yang turut membantu dunia pendidikan.

Terkait dengan alasan guru honorer tidak diterima karena kekurangan dana, hal itu menurutnya masih bisa dibicarakan kembali.
”Anggaran akan kita cairkan dan dalam waktu dekat. (Komisi V) akan panggil Dinas Pendidikan,” kata politisi PPP ini.

Menurut Wartiah, guru honor adalah pahlawan, karena selama ini tidak pernah mengeluh terkait penggajian. Seharusnya semangat pengabdian itu diapresiasi dengan mengalokasikan anggaran honor bagi para guru honorer.
”Kita seharusnya bisa merasakan kebatinan para guru honorer yang tulus mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara ini,” ujarnya.

Terlebih lagi, katanya, ini menyangkut SDM. Selain itu juga, selama ini khususnya NTB masih kekurangan tenaga pengajar atau guru. Sebagai wakil rakyat yang membidangi hal ini, Komisi V akan mengawal nasib guru honorer.
Persoalan ini pun sudah dibawa pihaknya untuk dikomunikasikan di tingkat pusat. ”Tetapi pusat pun meminta kepada pemerintah provinsi untuk mencari solusi, hanya saja belum ada solusinya,” tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD NTB H Ali Ahmad. Ia merasa kecewa atas nasib 6.000 guru honorer yang terancam dirumahkan. Ali mempertanyakan, alasan pemerintah mengambil kebijakan itu.
”Pengembangan SDM itu harus dikencangkan, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Menurut politisi PAN ini, guru bukan mengharapkan gaji. Gaji, katanya, bisa diurutkan nomor tujuh dan delapan.
Namun yang menjadi harapan guru adalah perhatian dari pemerintah daerah terhadap mereka. ”Bukan nilai ini (gaji), perhatian yang dibutuhkan,” pungkas Ali.

Artinya, wakil rakyat di dewan ini menekankan pemerintah daerah harus menerima semua guru honorer tersebut. Jangan ada tebang pilih. Mengenai masalah APBD, baginya masih bisa mencukupi penggajian guru honorer.
”Masak uang lima triliun tidak bisa menanggulangi mereka, dikemanakan uang itu?” imbuhnya.

Baginya sangat perlu diperhatikan kembali, mana yang lebih urgensi dan prioritas. Apakah antara pembangunan fisik atau pembangunan SDM dan mental generasi anak bangsa. Harusnya tenaga guru diperkuat, tinggal diberikan pengawasan, penjadwalan, evaluasi hingga monitor kegiatan mereka.
Jika ini tidak diprioritaskan, Ali siap pasang badan untuk memperjuangkan nasib guru honorer. Bahkan mengancam tidak akan mengetok palu sidang APBDP 2017.

”Kita tidak akan ketok anggarannya, untuk apa dibahas jika sembilan ribu guru tidak diterima semuanya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB Supran menjelaskan, amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan, pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi adalah menyangkut sarana prasarana dan SDM.

”SDM yang dimaksudkan adalah PNS, kalau honor yang dulu membuatkan SK bupati,” jelasnya.
Menurutnya, tidak ada di dalam UU tersebut amanat untuk mengakomodir honorer. Artinya, pemerintah juga tidak mau salah langkah.

Dan menurutnya, sikap pemprov sudah jelas yakni dengan melakukan tes ulang untuk nanti diangkat tenaga honorer dengan SK gubernur.
Sementara honor untuk mereka saat ini pemprov tidak memiliki pos anggaran untuk itu. ”Anda tahu tidak  berapa jumlah tenaga honorer? Empat belas ribuan lebih, bagaimana bisa?” kata Supran. (sumber: jpnn.com)



Demikianlah Artikel SEBANYAK 6.000 GURU HONORER TERANCAM DIRUMAHKAN

Sekianlah artikel SEBANYAK 6.000 GURU HONORER TERANCAM DIRUMAHKAN kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel SEBANYAK 6.000 GURU HONORER TERANCAM DIRUMAHKAN dengan alamat link https://kabarsekolahterbaru.blogspot.com/2017/05/sebanyak-6000-guru-honorer-terancam.html

0 Response to "SEBANYAK 6.000 GURU HONORER TERANCAM DIRUMAHKAN"

Post a Comment