GURU HONORER JADI KORBAN PENGALIHAN PENGELOLAAN SMA/SMK KE PROVINSI
SUARAPGRI - Jakarta, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo, mengkritisi sejumlah masalah pokok tentang tata pengelolaan guru yang terjadi di Indonesia.
Khususnya terkait dengan perpindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi.
Peralihan tersebut, menurut Heru, membawa dampak lain, khususnya kepada nasib guru honorer.
"Para guru honorer tidak mendapatkan kepastian terkait dengan hak-hak dan kesejahteraan mereka, khususnya terkait sistem penggajian," pungkas Heru pada Sabtu (25/11).
Seperti yang terjadi SMAN 9 kota Bengkulu.
Selain itu juga, para kepala sekolah juga belum kunjung mendapatkan SK dari gubernur.
"Contohnya di Sumatera Utara dan NTB. Para kepala sekolah juga tidak berani mengambil keputusan-keputusan strategis. Tanpa SK, Kepsek juga rawan diganti secara sewenang-wenang,” tutur Fahmi Hatib, Presidium FSGI yang juga guru di Kabupaten Bima, NTB.
Heru juga menambahkan, di beberapa provinsi ada Surat Edaran Gubernur yang isinya memberikan kesempatan kepada sekolah dan Komite Sekolah untuk menarik iuran/SPP kepada orang tua peserta didik.
Dengan alasan uang tersebut digunakan untuk menggaji para guru honorer, yang penggajiannya tidak terpenuhi melalui 15 persen alokasi dana BOS.
“Selama ini, para gubernur cenderung beralasan, SK pengangkatann guru honorer tersebut bukan oleh gubernur melainkan oleh kepala sekolah,” ungkap Fahriza Marta Tanjung, Wakil Sekjen FSGI yang juga guru di Sumatera Utara.
Pada umumnya, kasus-kasus seperti ini setiap provinsi tidak memiliki kebijakan yang seragam karena otonomi daerah, contoh kasus di Batam, Indramayu, dan juga NTB.
Pungutan-pungutan serupa ini akan menambah beban bagi orang tua peserta didik. Padahal dalam UUD 1945 sudah semestinya negara yang menanggung pembiayaan pendidikan tersebut.
Untuk program PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) bagi para guru yang menyaratkan kelulusan bagi para guru peserta PLPG dengan nilai minimum 80.
Kebijakan ini dirasakan sangat memberatkan para guru.
“Sebab berkaca kepada hasil nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) secara nasional pun raihan perolehan nilainya juga sangat rendah antara 40-50,” imbuh Satriwan Salim, Wakil Sekjen FSGI yang juga guru swasta di Jakarta. (sumber: jpnn.com)
Khususnya terkait dengan perpindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi.
Peralihan tersebut, menurut Heru, membawa dampak lain, khususnya kepada nasib guru honorer.
"Para guru honorer tidak mendapatkan kepastian terkait dengan hak-hak dan kesejahteraan mereka, khususnya terkait sistem penggajian," pungkas Heru pada Sabtu (25/11).
Seperti yang terjadi SMAN 9 kota Bengkulu.
Selain itu juga, para kepala sekolah juga belum kunjung mendapatkan SK dari gubernur.
"Contohnya di Sumatera Utara dan NTB. Para kepala sekolah juga tidak berani mengambil keputusan-keputusan strategis. Tanpa SK, Kepsek juga rawan diganti secara sewenang-wenang,” tutur Fahmi Hatib, Presidium FSGI yang juga guru di Kabupaten Bima, NTB.
Heru juga menambahkan, di beberapa provinsi ada Surat Edaran Gubernur yang isinya memberikan kesempatan kepada sekolah dan Komite Sekolah untuk menarik iuran/SPP kepada orang tua peserta didik.
Dengan alasan uang tersebut digunakan untuk menggaji para guru honorer, yang penggajiannya tidak terpenuhi melalui 15 persen alokasi dana BOS.
“Selama ini, para gubernur cenderung beralasan, SK pengangkatann guru honorer tersebut bukan oleh gubernur melainkan oleh kepala sekolah,” ungkap Fahriza Marta Tanjung, Wakil Sekjen FSGI yang juga guru di Sumatera Utara.
Pada umumnya, kasus-kasus seperti ini setiap provinsi tidak memiliki kebijakan yang seragam karena otonomi daerah, contoh kasus di Batam, Indramayu, dan juga NTB.
Pungutan-pungutan serupa ini akan menambah beban bagi orang tua peserta didik. Padahal dalam UUD 1945 sudah semestinya negara yang menanggung pembiayaan pendidikan tersebut.
Untuk program PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) bagi para guru yang menyaratkan kelulusan bagi para guru peserta PLPG dengan nilai minimum 80.
Kebijakan ini dirasakan sangat memberatkan para guru.
“Sebab berkaca kepada hasil nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) secara nasional pun raihan perolehan nilainya juga sangat rendah antara 40-50,” imbuh Satriwan Salim, Wakil Sekjen FSGI yang juga guru swasta di Jakarta. (sumber: jpnn.com)
Demikianlah Artikel GURU HONORER JADI KORBAN PENGALIHAN PENGELOLAAN SMA/SMK KE PROVINSI
Sekianlah artikel GURU HONORER JADI KORBAN PENGALIHAN PENGELOLAAN SMA/SMK KE PROVINSI kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel GURU HONORER JADI KORBAN PENGALIHAN PENGELOLAAN SMA/SMK KE PROVINSI dengan alamat link https://kabarsekolahterbaru.blogspot.com/2017/11/guru-honorer-jadi-korban-pengalihan.html
0 Response to "GURU HONORER JADI KORBAN PENGALIHAN PENGELOLAAN SMA/SMK KE PROVINSI"
Post a Comment