ATASI KEKURANGAN GURU, PEMERINTAH DIDESAK UNTUK LAKUKAN HAL INI....
SUARAPGRI - Pemerintah diminta untuk bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program yang efektif, efisien, dan signifikan.
Selain itu juga, pemerintah melalui kementerian yang terkait dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan harus didasarkan pada hasil kajian mendalam dengan melibatkan PGRI.
Dua hal ini, menurut Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menjadi bagian dari rekomendasi Rakorpimnas II PGRI yang digelar 21-23 Juli 2017 di Yogyakarta.
"Sesuai amanat bapak Presiden Joko Widodo bahwa di tengah-tengah perubahan yang cepat dewasa ini, posisi dan peran guru semakin strategis dan penting. Guru adalah aktor yang mengemban tugas-tugas profetik (kenabian) yang tidak saja menjalankan tugas-tugas profesi tetapi juga menyiapkan generasi muda berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur," kata Unifah Rosyidi di Jakarta, Senin (24/7).
Unifah Rosyidi juga menambahkan, PGRI berkomitmen dalam meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan profesi sebagaimana amanat UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
Itu sebabnya pemerintah harus membuat grand design pemenuhan kebutuhan guru skala nasional untuk mencegah terjadinya akumulasi permasalahan kekurangan guru.
Saat ini jumlah guru baik pusat maupun daerah makin berkurang karena tidak adanya rekrutmen guru PNS.
"Kami mendesak pemerintah agar menyelesaikan persoalan guru non PNS pada sekolah-sekolah negeri dan swasta secara tuntas, adil, dan manusiawi. Mereka inilah yang mengisi kekurangan guru PNS," tuturnya.
Keberadaan Asosiasi Guru Mata Pelajaran (AGMP) sebagai organisasi profesi juga diprotes PGRI.
PGRI justru merekomendasikan pemerintah memberdayakan APKS (Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis) yang ada di bawah naungan PGRI.
Tidak hanya itu, keberadaan PP 19/2017 ikut disoal PGRI. Bagi organisasi guru ini, pasal-pasal dalam PP tersebut bertentangan dengan UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
Salah satunya tentang persyaratan Uji Kompetensi Guru (UKG) hanya ditujukan untuk pemetaan dan tidak dijadikan dasar mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) maupun sebagai syarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru yang dibiayai negara.
sumber: jpnn.com
Demikian informasi terbaru yang kami bagikan, semoga bermanfaat bagi bapak/ibu guru dan rekan-rekan tenaga pendidik lainnya.
Demikianlah Artikel ATASI KEKURANGAN GURU, PEMERINTAH DIDESAK UNTUK LAKUKAN HAL INI....
Sekianlah artikel ATASI KEKURANGAN GURU, PEMERINTAH DIDESAK UNTUK LAKUKAN HAL INI.... kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel ATASI KEKURANGAN GURU, PEMERINTAH DIDESAK UNTUK LAKUKAN HAL INI.... dengan alamat link https://kabarsekolahterbaru.blogspot.com/2017/07/atasi-kekurangan-guru-pemerintah.html
0 Response to "ATASI KEKURANGAN GURU, PEMERINTAH DIDESAK UNTUK LAKUKAN HAL INI...."
Post a Comment